KBRN, Jayapura: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, menggelar Musyawarah Kampung di Aula Distrik Muara Tami, Selasa (4/2/2025). Kegiatan tersebut membahas pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) bersama Jopalala dari enam kampung, untuk tahun anggaran 2024.
Enam kampung tersebut, adalah Kampung Holtekamp, Kampung Moso, Koya Tengah, Skouw Yambe, Skouw Mabo, dan Skouw Sae. Dalam kesempatan itu, Direktur BUMKAM Jopalala, Adolf Aweman, menyampaikan laporan tahunan keberhasilan dan stagnasi usaha tahun 2024.
Ia menjelaskan pula jenis usaha yang dijalankan oleh BUMdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) Jopalala. Berdasarkan program kerja, usaha yang dijalani, yakni usaha perdagangan dan usaha industri.
Usaha perdagangan dilakukan dengan membuka toko Jopalala Mart, yang beroperasi tanggal 22 Agustus 2024. Sementara untuk usaha industri, yaitu usaha produksi pelet ikan dan pengasapan ikan.
Diketahui, selama kurun waktu empat bulan beroperasi, laba usaha perdagangan belum maksimal dari modal yang disalurkan. Kedua usaha tersebut dijalankan bersamaan, namun untuk usaha industri tidak berjalan efektif, karena kendala teknis dan non-teknis.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kampung DPMK Kota Jayapura, Wilhelmina Ik, menekankan pentingnya evaluasi demi kemajuan usaha. “Apa yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan baik, bila pengurusnya tidak terlalu aktif,” ujarnya.
Wilhelmina juga menyampaikan rencana yang dilakukan DPMK di tahun 2025. Bersama Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua, DPMK akan memonitor dan mengevaluasi BUMKAM 15 kampung.
Di tempat yang sama, Kepala Distrik Muara Tami, Bob H.M. Fonataba, berharap para kepala kampung lebih bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan, pentingnya transparansi penggunaan anggaran kampung di Distrik Muara Tami.
Musyawarah Kampung yang dilakukan juga diikuti para kepala kampung. Hadir pula beberapa masyarakat perwakilan dari masing-masing kampung, yang ada di Distrik Muara Tami. (Hasidin).