Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, kembali melanjutkan program andalannya, “Turun Kampung”, dengan mengunjungi Kampung Mosso di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Rabu (24/9/2025).
Mosso merupakan kampung yang berada di wilayah perbatasan RI-PNG menjadi lokasi pertama untuk kunjungan ke kampung administratif, setelah sebelumnya kegiatan serupa telah dilakukan di 10 kampung adat.
Program “Turun Kampung” bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kota dengan masyarakat di tingkat kampung, agar warga dapat lebih mengenal pemimpinnya serta merasa diperhatikan dan dilibatkan secara langsung dalam pembangunan daerahnya.
“Kampung Mosso adalah kampung paling ujung di wilayah perbatasan yang tahun ini mendapat dana kampung lebih dari Rp7 miliar. Harapan saya, dana besar ini digunakan dengan baik untuk membangun Kampung Mosso,” ujar Wali Kota Abisai Rollo dalam sambutannya.
Dalam kunjungan sehari penuh tersebut, Wali Kota didampingi oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jayapura.
Berbagai layanan masyarakat dibuka langsung di lokasi, mulai dari pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pemeriksaan kesehatan gratis, layanan administrasi kependudukan dan konsultasi program pembangunan kampung
Kehadiran langsung para pejabat kota ini mendapat apresiasi dari warga karena dinilai membawa solusi konkret dan pelayanan langsung yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Mosso.
Salah satu isu penting yang disoroti Wali Kota dalam kunjungan ini adalah persoalan status kewarganegaraan sejumlah warga Kampung Mosso. Diketahui, sebagian masyarakat setempat masih memiliki keterkaitan erat dengan Kampung Nyao, yang terletak di Distrik Vanimo Green, Papua Nugini.
“Saya minta kepada aparat Distrik Muara Tami untuk mencarikan solusi agar warga Kampung Mosso yang masih tercatat sebagai warga Papua Nugini dapat segera diurus menjadi Warga Negara Indonesia. Bantuan pemerintah harus digunakan untuk membangun kampung ini, bukan dibawa ke luar negeri,” tegas Abisai Rollo.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk terus hadir dan membangun kampung-kampung perbatasan agar tidak tertinggal, baik dari segi pelayanan, infrastruktur, maupun pembangunan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kampung Mosso, Biliam Woga Foa, melaporkan bahwa pelaksanaan program kerja kampung tahun 2025 berjalan lancar. Pemerintah kampung
memaksimalkan alokasi dana desa yang pada tahun ini mencapai lebih dari Rp7 miliar.
Penggunaan dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program, baik fisik maupun non-fisik:
Pembangunan Fisik 2025 meliputi; Pembangunan 3 unit rumah layak huni, rehabilitasi kantor Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), pengecoran jalan beton, pembangunan bronjong penahan tanah, pembangunan gedung serbaguna dan pembangunan kantor Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam)
Program Non-Fisik meliputi; Insentif kader posyandu, guru honorer, kader stunting, program makanan tambahan untuk anak sekolah dan balita, program ketahanan pangan,
penguatan kapasitas kader dan pengurus Bumkam, pengadaan sarana prasarana untuk posyandu, gereja, sekolah, PKK, dan Karang Taruna
Selain itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap berjalan. Sebanyak 30 penerima manfaat telah menerima BLT selama sembilan bulan berturut-turut hingga September 2025.
Menurut Biliam, progres pembangunan fisik tahap pertama telah selesai 100 persen, sedangkan tahap kedua telah berjalan mencapai 65 persen. Dari sisi keamanan dan ketertiban, situasi di Kampung Mosso tetap aman, terkendali, dan kondusif.
Keberhasilan ini, menurutnya, merupakan hasil dari kerja sama seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kampung, termasuk dukungan penuh dari Pemerintah Kota Jayapura.
“Kami berharap masyarakat Kampung Mosso terus mendukung program-program pembangunan yang ada. Semua ini demi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kampung ke depan,”
pungkas Biliam.
Program Turun Kampung yang dijalankan Wali Kota Abisai Rollo menjadi jembatan penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah kota dan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini kerap mengalami keterbatasan akses dan perhatian.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan antara warga dan pemerintah, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung di seluruh wilayah Kota Jayapura.
(Rcl/Arc)
